Dr. Windhu Sugiarto Kupas Tuntas Siklus Asset Recovery pada Pelatihan Penilaian Properti Dasar Kejaksaan RI Angkatan XVIII Gelombang Ke-2 Tahun 2026

oleh -51 Dilihat

Jakarta – Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia berkolaborasi dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Publik, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan menyelenggarakan rangkaian Pelatihan Penilaian Properti Dasar pada Kejaksaan RI Angkatan XVIII di Pusdiklat Pajak, Kemanggisan, Jakarta Barat, Kamis (19/11/2026).

Pelatihan yang berlangsung sejak 2 November 2026 ini membekali Calon Penilai dan Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah dengan keterampilan teknis penilaian properti serta penyusunan laporan yang akurat sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam Pelatihan Penilai Angkatan XVIII ini diikuti oleh para peserta yang berasal dari wilayah Indonesia Timur, yakni Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan, dan Kalimantan.

Pada pelaksanaan kegiatan tersebut, Dr. Windhu Sugiarto, S.H., M.H., CSSL, selaku pengajar dari Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI yang didampingi oleh Kasubbid Penelusuran Gunanda Rizal, S.H. M.H. memberikan pembekalan mendalam mengenai “Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan”. Jaksa yang menjabat sebagai Kasubag TU pada Pusat Manajemen, Penelusuran, dan Perampasan Aset ini menyampaikan materi secara sistematis sebagai penguatan kepada para peserta Diklat agar memahami alur tata kelola aset perkara dari hulu ke hilir.

Dalam paparannya, Dr. Windhu memperkenalkan sejumlah regulasi terbaru mulai dari KUHAP, UU Kejaksaan, hingga pengalihan fungsi Rupbasan ke Kejaksaan sekaligus memetakan perubahan status hukum aset sesuai dengan tahapan perkaranya. Peserta diedukasi mengenai transisi aset mulai dari Benda Sitaan pada tahap penyidikan, menjadi Barang Bukti saat pembuktian di persidangan, hingga berstatus Barang Rampasan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Selanjutnya, peserta dibekali pemahaman mengenai posisi pengelolaan dalam lima siklus utama pemulihan aset (asset recovery), yakni penelusuran, perampasan, pengamanan, pengelolaan, hingga penyelesaian. Khusus pada tahap pengamanan dan pengelolaan, ia merinci delapan kegiatan teknis, mulai dari administrasi penerimaan, penyimpanan, dan pemeliharaan berkala, hingga perlakuan khusus atas aset berupa saham, rekening, pesawat terbang, helikopter, mobil Supercar, entitas bisnis serta aset kripto.

Memasuki aspek teknis penilaian, Dr. Windhu menekankan urgensi penaksiran nilai sejak tahap penyidikan guna menjaga proporsionalitas penyitaan agar tidak melampaui kerugian negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (3) KUHAP Baru. Melalui metode analisis sisa bersih ekuitas (Net Equity Assessment), para penilai didorong memastikan setiap penyitaan fisik benar-benar bernilai tambah secara ekonomi dan tidak membebani kas negara.

Beralih ke mekanisme penyelesaian aset, Dr. Windhu menguraikan alur eksekusi barang rampasan untuk disetorkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ia menegaskan bahwa penyelesaian tidak selalu melalui lelang, melainkan dapat ditempuh lewat penetapan status penggunaan (PSP), hibah sosial maupun pemerintah daerah, pengembalian kepada korban, hingga pemusnahan barang yang membahayakan.

Pembelajaran juga dikemas secara interaktif melalui bedah best practice Badan Pemulihan Aset serta simulasi studi kasus lapangan. Para peserta ditantang merumuskan strategi optimalisasi nilai aset bergerak di tengah keterbatasan penyimpanan, penyelesaian aset tidak bergerak yang terkendala lelang, hingga mitigasi fluktuasi aset digital.

Rangkaian kegiatan ini ditutup dengan evaluasi untuk menguji pemahaman sekaligus daya pikir analitis peserta. Melalui pelatihan intensif tersebut, Dr. Windhu meyakini para calon penilai pemerintah di Kejaksaan RI mampu menjalankan tugas secara profesional, akuntabel, dan berintegritas demi mengoptimalkan pemulihan aset negara.

No More Posts Available.

No more pages to load.