Seluruh unsur TNI di Jawa Timur hari ini, Rabu (9/7/2025), menggelar Apel Gelar Kesiapan Pengamanan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri se-Jawa Timur. Apel ini diadakan untuk memastikan keamanan dan mendukung penuh independensi penegakan hukum di provinsi tersebut.
Apel yang dipimpin langsung oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A., ini diikuti perwakilan dari berbagai satuan TNI, mulai dari Kodam, Koarmada, Pasmar, hingga Lanud.
Dalam arahannya, Mayjen TNI Rudy Saladin menegaskan bahwa apel kesiapan ini bertujuan utama untuk mengecek kesiapan personel dan perlengkapan TNI yang sewaktu-waktu bisa diperbantukan untuk mengamankan institusi Kejaksaan di seluruh Jawa Timur.
“Acara kali ini kita melaksanakan apel gelar kesiapan personel dan material, khususnya di jajaran TNI. Semua unsur hadir, dari Kodam, Koarmada, Pasmar, hingga Lanud. Ini untuk mengecek kesiapan personel dan material yang bisa diperbantukan mendukung pengamanan di Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri,” ujar Mayjen TNI Rudy.
Pangdam juga menjelaskan bahwa keterlibatan TNI dalam pengamanan kejaksaan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, merujuk pada Telegram Panglima TNI Nomor 422 Tahun 2025 tanggal 5 Mei 2025 dan Surat Telegram Kasad Nomor 1192 tanggal 6 Mei 2025.
“Secara teknis nanti akan ditindaklanjuti melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kodam V/Brawijaya dengan Kejati Jatim. Pada prinsipnya, kami jajaran TNI siap membantu sesuai permintaan dari teman-teman Kejaksaan,” tegasnya.
Fleksibilitas Pengamanan Sesuai Kebutuhan Daerah
Mayjen TNI Rudy merinci, untuk Kejati Jatim akan disiapkan satu SST (Satuan Setingkat Peleton) berjumlah sekitar 30 personel. Sementara itu, di tiap Kejaksaan Negeri akan didukung satu SSR (Satuan Setingkat Regu) atau sekitar 10 personel. Namun, ia menekankan bahwa jumlah ini tetap fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan serta eskalasi situasi di masing-masing wilayah.
“Pengamanan ini menyesuaikan dengan kebutuhan. Koordinasi teknis nantinya dilakukan antara Kajari dan Dandim masing-masing wilayah. Karena tantangan dan potensi gangguan di tiap daerah berbeda-beda,” tambahnya.
Kajati Jatim: Sinergi Bukan Intervensi, Demi Independensi Hukum
Di sisi lain, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Kuntadi, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi tinggi atas dukungan dari pihak TNI. Ia menegaskan bahwa sinergi ini bukan bentuk intervensi, melainkan langkah krusial untuk menjaga marwah dan independensi penegakan hukum.
“Alhamdulillah, hari ini Pak Pangdam menyatakan kesiapan mengamankan kami dari sisi penegakan hukum. Tapi perlu saya tegaskan, pengamanan ini justru untuk memastikan independensi penegakan hukum, bukan intervensi,” ujar Kuntadi.
Ia menambahkan bahwa pengamanan oleh TNI akan bersifat situasional, disesuaikan dengan eskalasi dan kebutuhan spesifik di tiap daerah.
“Kalau ada perkara yang memerlukan penguatan pengamanan, personel akan dikerahkan secara terukur. Semua kembali ke prinsip dasar, yakni menciptakan penegakan hukum yang bebas dari rasa takut, tekanan, maupun ancaman,” tandasnya.
“Justru yang kami hindari adalah terjadinya intervensi yang dapat merugikan rakyat. Kalau penegakan hukum tidak independen, maka masyarakatlah yang menjadi korban. Tujuan akhir dari semua ini adalah menciptakan pelayanan hukum yang prima bagi masyarakat,” tutup Kajati.
Apel gelar kesiapan ini menjadi simbol kuat kolaborasi antara TNI dan Kejaksaan dalam menjaga stabilitas keamanan dan supremasi hukum di Provinsi Jawa Timur.
