Surabaya – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menjalin kerja sama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Bank Jatim) dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara melalui penandatanganan PKS di Kantor Pusat Bank Jatim, Surabaya, Senin (22/9/2025).
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh Kajati Jatim Dr. Kuntadi dan Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi kelembagaan, khususnya di bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain oleh Jaksa Pengacara Negara.
Dalam kegiatan ini turut hadir Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Asisten Pembinaan, Asisten Pidana Militer, Kabag TU, Koordinator, pejabat eselon IV serta Tim Jaksa Pengacara Negara pada Kejati Jatim, sedangkan dari pihak Bank Jatim turut hadir Dewan Komisaris, Jajaran Direksi, Senior Executive Vice President (SEVP), Vice President (VP), serta seluruh Pimpinan Cabang se-Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Kajati Jatim, Dr. Kuntadi menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk dukungan terhadap stabilitas dan integritas pada sektor perbankan.
“Dalam dunia usaha dan sektor perbankan selalu ada dinamika dan tantangan hukum. Untuk itu, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur siap menjadi mitra strategis Bank Jatim dalam menjaga integritas, kepastian hukum, serta keberlanjutan usaha,” tegas Dr. Kuntadi.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Jatim, Winardi Legowo menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kesediaan Kejati Jatim dalam memberikan pendampingan hukum kepada Bank Jatim.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang telah bersedia memberikan bantuan kepada kami dalam menangani permasalahan hukum serta memberikan perlindungan hukum terhadap aset dan kepentingan negara.
Kerja sama ini tentu akan meminimalisir adanya potensi sengketa hukum, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam setiap langkah strategis kami,” ujarnya.
Melalui kerja sama ini, Kejati Jatim dan Bank Jatim berkomitmen untuk memperkuat sinergi dalam penegakan hukum guna mendukung terciptanya kepastian hukum dan perlindungan usaha, demi mewujudkan Jawa Timur yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.
