Surabaya — Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Saiful Bahri Siregar, S.H., M.H., menghadiri Sarasehan Kebangsaan bertajuk “Obligasi Daerah sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” yang diselenggarakan oleh MPR RI di Hotel Wyndham, Surabaya, Kamis (5/2/2026).
Sarasehan ini digelar sebagai ruang strategis untuk membedah secara komprehensif skema pembiayaan daerah berbasis pasar modal dalam bingkai tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Forum dibuka oleh Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI sekaligus narasumber utama, Melchias Markus Mekeng, M.H. dengan turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota, anggota DPRD, kepala Bappeda, perwakilan Kadin, serta jajaran Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Rangkaian acara diisi dengan paparan dan diskusi dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, serta akademisi Universitas Airlangga dan Universitas Muhammadiyah Surabaya yang membahas aspek regulasi, kesiapan fiskal daerah, hingga pemetaan peluang dan tantangan penerbitan obligasi daerah.
Sarasehan berlangsung aktif dan konstruktif. Dalam forum tersebut, Wakajati Jatim turut memberikan pandangan terkait pentingnya penguatan dan sinkronisasi aspek regulasi, baik pada tahapan penerbitan obligasi maupun dalam pelaksanaannya.
“Obligasi daerah merupakan instrumen jangka panjang. Saat terjadi pergantian kepemimpinan daerah, diperlukan batasan dan kejelasan kebijakan agar kesinambungan kewajiban pemerintah daerah terhadap obligee tetap terjaga dalam koridor hukum,” terang Wakajati
Melalui sarasehan ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menegaskan komitmen untuk turut berpartisipasi dalam perencanaan kebijakan pembiayaan daerah, agar dalam pelaksanaanya sejalan dengan upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah serta mendorong pencapaian kesejahteraan umum.
The post Sarasehan Bersama MPR RI: Wakajati Jatim Dorong Kepastian Hukum dalam Perencanaan Obligasi Daerah appeared first on Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
