Surabaya — Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Agus Sahat ST, S.H., M.H., didampingi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun), Koordinator, serta para Kepala Seksi pada Bidang Datun, melaksanakan ekspose permohonan Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) secara virtual, Selasa (7/4/2026).
Kegiatan berlangsung dari Ruang Vicon Kejati Jatim diikuti oleh empat satuan kerja, diantaranya Kejari Tanjung Perak sebanyak dua LO tanpa permohonan, Kejari Kabupaten Kediri sebanyak satu LO tanpa permohonan, dan Kejari Kabupaten Sidoarjo serta Kejari Kota Kediri masing masing sebanyak satu LO dengan permohonan.
Adapun ekspose tersebut membahas beragam isu-isu hukum strategis yang beririsan langsung dengan perkembangan regulasi nasional, di antaranya terkait implementasi dan implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam produk hukum daerah, kebutuhan harmonisasi dan penyesuaian peraturan daerah, serta penguatan dasar hukum dalam mendukung program prioritas nasional.
Selain itu, turut dibahas pula aspek penyelesaian permasalahan hukum pada badan usaha milik daerah serta tindak lanjut terhadap putusan arbitrase, yang keseluruhannya menuntut ketajaman analisis dan konsistensi dalam perumusan pendapat hukum.
“Saya mengapresiasi Legal Opinion yang disusun tanpa permohonan. Ini merupakan bentuk inovasi yang nyata dalam merespons kebutuhan hukum secara proaktif. Jaga integritas, dan kualitas argumentasi agar setiap pendapat hukum yang dihasilkan benar-benar memberikan kepastian dan manfaat,” ujar Kajati di sela sela pembahasan.
Pelaksanaan ekspose menjadi ruang diskusi substantif dalam mempertajam kualitas analisis serta memperkaya perspektif dalam penyusunan pendapat hukum. Kegiatan ini mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
The post Ekspose 5 Legal Opinion, Kajati Jatim Dorong Inovasi LO Tanpa Permohonan dan Ketajaman Analisis appeared first on Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
