Kejati Jatim Perkenalkan Mekanisme ADR Adhyaksa Chambers dalam FGD Bersama PT Pelindo

oleh -168 Dilihat

Surabaya – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Mengenal Adhyaksa Chambers Sebagai Alternative Dispute Resolution” di JW Marriott Hotel Surabaya, Selasa (17/11/2026). Forum strategis ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama mengenai penyelesaian sengketa nonlitigasi guna mendukung kelancaran operasional dan tata kelola BUMN di sektor kepelabuhanan.

Kegiatan ini menghadirkan Kajati Jatim Dr. Abdul Qohar AF, S.H., M.H. sebagai narasumber utama, didampingi para Asisten, Kabag TU, Koordinator Bidang Datun, serta Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Tanjung Perak, dan Gresik beserta jajaran Bidang Datun. Turut hadir dari pihak mitra BUMN, Executive Director 3 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Wahyu Widodo, Direktur Utama PT Pelindo Terminal Petikemas M. Adji, beserta segenap pimpinan dan jajaran manajemen Pelindo Group.

Dalam welcoming speechnya, Executive Director 3 PT Pelindo (Persero) Wahyu Widodo menyampaikan apresiasi atas kesediaan Kajati Dr. Abdul Qohar memberikan wawasan. Pelindo memandang pemahaman mendalam mengenai Alternative Dispute Resolution (ADR) melalui Adhyaksa Chambers sangat krusial mengingat tingginya kompleksitas dinamika bisnis kepelabuhanan dan proyek strategis yang berpotensi memicu perselisihan komersial.

Menjawab tantangan tersebut, Dr. Abdul Qohar memaparkan bahwa sengketa antar-BUMN atau entitas publik yang diselesaikan lewat pengadilan kerap memicu Paradoks Litigasi, di mana siapapun yang menang, negara tetap merugi akibat biaya tinggi dan terhambatnya proyek strategis. Oleh karena itu, Kejaksaan menghadirkan Adhyaksa Chambers sebagai hearing facility berstandar internasional yang netral, cepat, rahasia, dan mengedepankan win-win solution.

Kajati Jatim juga menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 87F UU BUMN dan Pasal 167 PP Nomor 38 Tahun 2026, mediasi di lingkungan BUMN kini bersifat imperatif sebelum menempuh arbitrase atau pengadilan. Optimalisasi jalur ADR ini tidak hanya selaras dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG), tetapi juga menjadi perisai hukum bagi Direksi BUMN melalui doktrin Business Judgment Rule (BJR) dalam mengambil keputusan bisnis yang berorientasi pada mitigasi kerugian negara.

Tidak hanya berbagi wawasan, momentum ini juga menjadi saksi apresiasi nyata dari Pelindo Group kepada Kajati Jatim, Asdatun, serta para Jaksa Pengacara Negara (JPN) melalui penyerahan penghargaan atas dedikasi dan keberhasilan pendampingan hukum pada berbagai proyek strategis di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) hingga tahun 2026.

Pelaksanaan FGD ini sekaligus menjadi pemantik semangat bagi jajaran JPN di Jawa Timur untuk terus mengasah kapabilitas sebagai mediator, negosiator, sekaligus legal strategist bagi mitra BUMN. Sinergi erat antara Kejaksaan dan Pelindo Group ini menjadi pijakan konkret dalam mewujudkan kepastian hukum serta iklim investasi kepelabuhanan yang kondusif guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

The post Kejati Jatim Perkenalkan Mekanisme ADR Adhyaksa Chambers dalam FGD Bersama PT Pelindo appeared first on Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

No More Posts Available.

No more pages to load.