Menakar Implikasi Pembatasan Upaya Hukum, Kejati Jatim Ikuti FGD Terkait SEMA Nomor 4 Tahun 2026

oleh -398 Dilihat

Surabaya – Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Abdul Qohar AF, S.H., M.H., bersama Wakajati Luhur Istighfar, S.H., M.Hum., jajaran asisten, koordinator, Kabag TU, serta pejabat eselon IV terkait mengikuti Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Konsekuensi Berlakunya SEMA Nomor 4 Tahun 2026 terhadap Upaya Hukum Banding dan Kasasi atas Putusan Bebas” yang digelar Staf Ahli Kejaksaan Agung RI secara virtual, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan dibuka dengan keynote speech Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, yang menyoroti tantangan penegakan hukum pasca berlakunya KUHAP baru. Pasal 299 ayat (2) huruf a KUHAP mengatur bahwa putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi. Ketentuan tersebut diperjelas melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2026 yang menegaskan tidak tersedianya upaya hukum banding maupun kasasi terhadap putusan bebas. Kondisi ini ditegaskan menuntut penguatan kualitas penanganan perkara sejak tahap awal.

FGD menghadirkan narasumber dari sejumlah perwakilan lembaga. Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, H. Suharto, S.H., M.Hum., mengulas kebijakan peradilan dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan terhadap putusan bebas. Sementara itu, Wakil Jaksa Agung RI, Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum., menekankan pentingnya strategi koordinasi penyidikan dan penuntutan serta pengendalian perkara agar potensi putusan bebas dapat diantisipasi sejak awal.

Ketua Komisi Kejaksaan, Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H., mengangkat aspek kemandirian jaksa dalam menjalankan kewenangan penuntutan di tengah pembatasan upaya hukum tersebut. Adapun Ketua Tenaga Ahli Jaksa Agung, Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., CFr.A., membahas pentingnya menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan, kemanfaatan, perlindungan korban, dan kepentingan umum.

Melalui berbagai perspektif tersebut, FGD menjadi forum untuk membangun pemahaman yang komprehensif terhadap konsekuensi penerapan SEMA Nomor 4 Tahun 2026, sekaligus mengidentifikasi langkah yang perlu disiapkan Kejaksaan dalam menyesuaikan kebijakan dan praktik penuntutan dengan ketentuan hukum acara pidana yang baru.

FGD ini diharapkan menghasilkan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Jaksa Agung RI dalam menetapkan kebijakan, khususnya terkait pola koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, pengendalian perkara, serta pedoman teknis penuntutan. Langkah tersebut juga perlu memastikan perlindungan hak terdakwa, kepentingan korban, dan kepentingan umum tetap terjaga dalam pelaksanaan penegakan hukum.

The post Menakar Implikasi Pembatasan Upaya Hukum, Kejati Jatim Ikuti FGD Terkait SEMA Nomor 4 Tahun 2026 appeared first on Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

No More Posts Available.

No more pages to load.