Kawal Tata Kelola Penyelenggaraan Haji 1448 H, Asdatun Kejati Jatim Beri Penguatan Hukum di Rakor Kemenhaj Jatim

oleh -375 Dilihat

Sidoarjo – Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kristanti Yuni Purnawanti, S.H., M.H., hadir sebagai narasumber dalam Rapat Koordinasi Persiapan Layanan Haji Reguler 1448 H/2027 M yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Jawa Timur di Fave Hotel Sidoarjo, Rabu (18/11/2026).

Forum yang dihadiri seluruh Kepala Kantor Kemenhaj kabupaten/kota se-Jawa Timur ini menjadi langkah strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan kapasitas jajaran penyelenggara dalam menghadirkan layanan ibadah haji yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan jemaah.

Kesiapan jajaran penyelenggara di tingkat daerah menjadi krusial, mengingat Jawa Timur memegang kuota haji reguler terbanyak se-Indonesia yang mencapai 42 ribu jemaah pada musim 1448 H/2027 M. Menyikapi amanah tersebut melalui materi “Aspek Hukum, Pencegahan Penyimpangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Haji”, Asdatun menekankan bahwa tata kelola wajib bertumpu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, serta kepatuhan regulasi.

Untuk memastikan prinsip tersebut berjalan tanpa celah, Asdatun memetakan tiga potensi risiko hukum yang wajib diantisipasi oleh setiap pengambil kebijakan, meliputi aspek hukum administrasi, perdata, hingga pidana. Pemahaman menyeluruh atas ketiga risiko ini menjadi benteng utama dalam mengelola kewenangan dan berbagai sektor krusial, mulai dari distribusi kuota, kemitraan vendor, pengelolaan keuangan, hingga standar pelayanan jemaah di lapangan.

Tidak berhenti pada pemetaan risiko, Asdatun juga merumuskan tiga langkah mitigasi konkret sebagai solusi pencegahan. Langkah tersebut mencakup penguatan pengawasan internal, masyarakat, dan terpadu; pembangunan budaya organisasi yang berintegritas; serta optimalisasi sinergi bersama Kejaksaan melalui pendampingan hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara maupun pengawalan dan pengamanan pembangunan oleh Bidang Intelijen.

Menutup materinya, Asdatun mengingatkan seluruh peserta bahwa esensi dari seluruh tata kelola dan pengawalan hukum tersebut bermuara pada kenyamanan umat. “Keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji bukan hanya diukur dari tepatnya waktu keberangkatan dan kepulangan, melainkan dari rasa aman, keadilan, dan ketenangan batin yang dirasakan oleh setiap jemaah,” pesannya.

Berangkat dari semangat tersebut, Kejati Jatim menegaskan komitmen penuh untuk terus bersinergi dan mendampingi Kemenhaj dalam mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang bersih, transparan, akuntabel, serta mengutamakan perlindungan bagi seluruh jemaah.

The post Kawal Tata Kelola Penyelenggaraan Haji 1448 H, Asdatun Kejati Jatim Beri Penguatan Hukum di Rakor Kemenhaj Jatim appeared first on Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

No More Posts Available.

No more pages to load.