Kejati Jatim Tetapkan Advokat dan Tiga Pejabat PDTS KBS sebagai Tersangka Korupsi Rp3,27 Miliar

oleh -254 Dilihat

Surabaya – Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali menetapkan dan menahan empat orang tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) Tahun Anggaran 2025 hingga 2026.

Penetapan disampaikan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Dr. IG Punia Atmaja NR, S.H., M.H., C.FrA., bersama Asisten Intelijen dan tim penyidik dalam konferensi pers, Kamis (19/11/2026). Keempat tersangka yakni MN (Direktur Keuangan dan SDM), NW (Direktur Operasional dan Umum), EES (anggota Badan Pengawas PDTS KBS), serta MM (advokat Kantor Ma’ruf Syah & Partner).

Aspidsus menjelaskan, perkara ini bermula pada Februari 2025 ketika direksi dan karyawan PDTS KBS mendapat panggilan dari Kejari Tanjung Perak terkait dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant. Melalui perantara EES, NW dan MN bertemu dengan MM yang meminta lawyer fee Rp100 juta dan dana Rp500 juta dengan dalih untuk membantu menutup perkara ini. Namun, sejumlah uang yang dikeluarkan dari kas PDTS KBS tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik.

Modus serupa kembali terulang pada April 2025, saat direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS menjalani pemeriksaan oleh Kejati Jatim terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2013–2024, MM kembali meminta lawyer fee Rp100 juta dan dana pengurusan perkara Rp995 juta. Permintaan tersebut berkembang hingga total uang yang dikucurkan mencapai Rp2,41 miliar, yang juga tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim.

Kejati Jatim menegaskan seluruh permintaan dana itu murni akal-akalan para tersangka dan memastikan pihaknya tidak pernah meminta uang untuk menghentikan kasus. Ironisnya, dana Rp2,41 miliar yang semestinya digunakan untuk membenahi fasilitas serta pelayanan wahana rekreasi kebanggaan warga Surabaya tersebut justru dikuras untuk kepentingan pribadi dengan mencatut nama Kejaksaan.

Guna menutupi pengeluaran gelap tersebut, keempat tersangka diduga merekayasa dokumen dan administrasi keuangan perusahaan.

“Keempat tersangka bersekongkol dengan cara membuat perjanjian kerja sama layanan jasa hukum dengan membuat review SOP KBS, PKS KBS fiktif dan menerbitkan kuitansi honorarium konsultan hukum, biaya pendampingan layanan hukum litigasi tersebut sejumlah Rp2,41 miliar dengan tujuan uang kas PDTS KBS yang telah dikeluarkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan seolah-olah uang tersebut untuk kegiatan yang sah,” jelas Aspidsus.

Tak berhenti di situ, penyidik juga membongkar adanya aliran dana kas perusahaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yakni sebesar Rp707.775.022 pada tahun 2025 dan Rp152.784.430 pada tahun 2026. Dana tersebut diklaim untuk pos operasional BBM, pembayaran THR, serta honorarium. Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Timur tertanggal 11 November 2026, total kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp3.270.559.452.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 (primair) dan Pasal 604 (subsidiair) jo. Pasal 20 huruf a atau c UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Keempat tersangka kini telah dtahan di Cabang Rutan Kejati Jatim selama 20 hari, terhitung sejak 19 November hingga 8 Desember 2026.

The post Kejati Jatim Tetapkan Advokat dan Tiga Pejabat PDTS KBS sebagai Tersangka Korupsi Rp3,27 Miliar appeared first on Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

No More Posts Available.

No more pages to load.