Surabaya – Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Agus Sahat ST, S.H., M.H., secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2025 di Dyandra Convention Center Surabaya, Kamis (4/12/2025).
Kegiatan ini dihadiri Wakajati, para Asisten, Kabag TU, para Kepala Kejaksaan Negeri se-Jawa Timur, Para Koordinator, serta pejabat eselon IV dari Kejati dan Kejari se-Jatim. Rakerda tahun ini mengangkat tema “Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran Kejaksaan untuk Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas.”
Dalam sambutannya, Kajati Jatim menegaskan bahwa Rakerda merupakan agenda strategis untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan pelaksanaan program di daerah, sekaligus memastikan setiap satuan kerja memiliki arah dan prioritas yang seragam.
“Forum ini menjadi ruang penting bagi kita untuk melakukan evaluasi objektif dan konstruktif terhadap kinerja institusi, sekaligus menilai kesiapan organisasi dalam menjawab tantangan hukum ke depan,” ujar Kajati Jatim Agus Sahat ST.
Pelaksanaan Rakerda Tahun 2025 menjadi tindak lanjut Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2022 serta Instruksi Jaksa Agung RI Nomor B-191/A/CR.2/11/2025, yang menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan, termasuk kesiapan menghadapi tantangan penegakan hukum baru, implementasi KUHP Nasional, serta penguatan sinergi dengan instansi vertikal dan horizontal.
Usai dibuka, Rakerda berlangsung konstruktif dengan pemaparan capaian kinerja semester I dan prediksi capaian semester II oleh para Asisten Kejati Jatim, diikuti paparan perwakilan Kajari tipe A dan B. Pada kesempatan tersebut, Kajati Jatim juga turut memberikan penghargaan kepada satuan kerja yang dinilai berprestasi selama tahun 2025
Pelaksanaan Rakerda ini diselaraskan dengan siklus perencanaan dan penganggaran untuk memperkuat kinerja seluruh satuan kerja serta menghimpun usulan program dan kebutuhan riil tahun 2027 yang sejalan dengan RPJMN, Renstra, dan dokumen terkait program prioritas nasional.
Forum ini sekaligus menegaskan komitmen Kejati Jatim dalam membangun perencanaan yang akuntabel dan mendukung penegakan hukum yang modern.
