Surabaya — Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama Badan Bank Tanah secara resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) yang berlangsung di Aula Sasana Adhyaksa, Kamis (22/1/2026).
Penandatanganan dilakukan oleh Kajati Jatim, Agus Sahat ST, S.H., M.H., dan Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah, Perdananto Aribowo dengan disaksikan oleh Wakajati, Sekretaris Badan Bank Tanah, Direktur Hukum Badan Bank Tanah, para Pejabat Utama Kejati Jatim, Kakanwil BPN Jawa Timur, Kakantah Kabupaten Mojokerto, Kadiv Reforma Agraria, serta para Jaksa Pengacara Negara.
Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah, Perdananto Aribowo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama tersebut. Menurutnya, dukungan dan pendampingan hukum dari Kejaksaan menjadi modal strategis bagi Badan Bank Tanah dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang baik dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kajati Jatim Agus Sahat ST menyebut bahwa saat ini Jawa Timur memiliki dinamika pertanahan yang sangat tinggi yang berpotensi memunculkan berbagai tantangan, mulai dari sengketa kepemilikan lahan, pengamanan aset negara, hingga konflik pertanahan yang dapat menghambat percepatan pembangunan dan investasi.
“Kerja sama ini penting agar setiap investasi di Jawa Timur tidak terhambat persoalan hukum pertanahan serta mampu memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset yang dikelola Badan Bank Tanah di wilayah Jawa Timur,” tegas Kajati Jatim.
Perjanjian kerja sama ini merupakan implementasi peran strategis Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan.
Ke depan, ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi penegakan hukum, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lain yang diperlukan oleh Badan Bank Tanah dalam rangka pengelolaan, pengembangan, pengamanan dan pengendalian tanah di Jawa Timur.
