Jakarta — Peningkatan kompetensi aparatur Kejaksaan RI di bidang penilai pemerintah menjadi bagian penting dalam mendukung upaya optimalisasi pemulihan aset negara. Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang merupakan bagian dari siklus pemulihan aset menjadi salah satu fokus materi dalam Pelatihan Penilaian Properti Dasar pada Kejaksaan RI Angkatan XIV Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan RI melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Publik.
Materi komprehensif terkait pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Pusat Manajemen, Penelusuran dan Perampasan Aset Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI Dr. Windhu Sugiarto, S.H., M.H., CSSL didampingi oleh Kasubbid Habibul Rakhman, SH bertempat di Pusdiklat Pajak, Kemanggisan Jakarta Barat, pada Senin (9/11/2026).
Kegiatan pelatihan berlangsung interaktif dengan fokus pembahasan pada aspek teknis, regulasi terbaru, hingga strategi tata kelola aset yang efektif dan akuntabel.
Dr. Windhu menegaskan pentingnya pemahaman mendalam mengenai siklus pemulihan aset serta perbedaan mendasar antara benda sitaan, barang bukti, dan barang rampasan beserta status hukumnya.
“Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus pemulihan aset. Penanganan perkara pidana tidak hanya berhenti pada eksekusi pidana badan saja, tetapi harus mampu mengeksekusi/menyelesaikan terkait aset yang disita atau dirampas dengan tetap menjaga nilai ekonomis benda sitaan atau barang rampasan agar pemulihan kerugian negara atau pengembalian kepada korban atau yang berhak dapat berjalan maksimal,” ujar Dr. Windhu di hadapan para peserta pelatihan.
Dalam pemaparannya, Dr. Windhu membedah kerangka hukum terbaru tentang aset (benda sitaan dan barang rampasan) sebagai bentuk pembaharuan yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, siklus pemulihan aset pada Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, tata cara pengelolaan aset mulai dari penelitian, penerimaan, penyimpanan, penitipan, pengamanan, pemeliharaan, hingga penilaian atau penaksiran aset.
Selain itu, jaksa yang juga aktif sebagai pengajar di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI ini turut mengulas berbagai instrumen penyelesaian barang rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Ia menegaskan bahwa penjualan melalui lelang maupun penjualan langsung bukan satu-satunya mekanisme dalam penyelesaian. Alternatif lainnya meliputi Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah, pengembalian kepada korban atau pihak yang berhak, hingga pemusnahan dengan tetap mempertimbangkan karakteristik barang dan asas kemanfaatan.
Selain itu para peserta Diklat juga dibekali tentang teknik penaksiran awal (valuation), analisis sisa bersih ekuitas (Net Equity Assessment), lelang dini serta pelibatan instansi teknis untuk objek benda sitaan atau barang rampasan yang mempunyai kekhususan seperti logam mulia, hasil tambang, saham, aset kripto, maupun entitas bisnis.
Untuk memperkuat pemahaman, Dr. Windhu mengajak para peserta untuk menyelesaikan studi kasus yang menggambarkan tantangan pengelolaan aset (benda sitaan dan barang rampasan) dalam praktik di lapangan.
Melalui pembekalan tersebut, Dr. Windhu berharap para peserta Pelatihan Penilaian Properti Dasar Angkatan XIV semakin adaptif, profesional dan menjadi garda terdepan dalam mendukung penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan pemulihan aset secara optimal.
