Surabaya – Dalam sepekan terakhir, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyetujui penghentian penuntutan terhadap dua perkara tindak pidana umum melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice). Langkah ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan penegakan hukum yang tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mengedepankan pemulihan dan nilai-nilai kemanusiaan.
Persetujuan tersebut diberikan setelah pelaksanaan ekspose yang dipimpin Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Luhur Istighfar, S.H., M.Hum., bersama Asisten Tindak Pidana Umum Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H., serta jajaran pejabat eselon IV bidang Pidum. Kegiatan ini diikuti secara daring oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan Kepala Kejaksaan Negeri Tuban beserta jajaran bidang Pidum masing-masing, Senin (9/11/2026).
Kedua perkara yang disetujui merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 476 KUHP. Perkara pertama diajukan Kejari Kab. Madiun, yakni pencurian satu unit sepeda motor milik korban berinisial OP oleh tersangka berinisial DD. Peristiwa bermula saat tersangka melihat sepeda motor korban terparkir di depan Toko Emas di Kabupaten Madiun, dalam kondisi tidak terkunci stang. Tersangka kemudian membawa sepeda motor tersebut ke bengkel resmi dengan alasan hendak memperbaiki kunci keyless. Namun, setelah meninggalkan kendaraan di bengkel, tersangka justru pergi dan kemudian berhasil diamankan oleh anggota Polres Madiun.
Sementara itu, perkara yang diajukan Kejari Tuban berawal saat tersangka berinisial CA melintas di sekitar gudang pengasapan ikan milik korban berinisial S di Kabupaten Tuban. Tersangka kemudian masuk ke dalam gudang dan mengambil satu tabung gas LPG 3 kilogram, satu unit blower, serta uang tunai Rp20.000. Barang-barang tersebut dibawa pulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, keperluan anak, dan modal berjualan. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp850.000.
Dalam pertimbangannya, Wakajati menilai kedua perkara tersebut telah memenuhi persyaratan penyelesaian melalui keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 KUHAP. Di antaranya, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun atau berupa pidana denda kategori ringan, adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, serta respons positif dari masyarakat.
Wakajati mengingatkan agar setiap pengajuan MKR ditelaah secara cermat, termasuk pendalaman perkara dan pemenuhan persyaratan. Ia menegaskan bahwa perdamaian tidak boleh dilakukan dengan paksaan. MKR bukan bentuk pemakluman terhadap tindak pidana, melainkan wujud penegakan hukum yang tetap tegas dengan mengedepankan nilai kemanusiaan.
Dalam ekspose turut dibahas kesiapan penerapan pidana kerja sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus sarana pembinaan bagi pelaku. Melalui pelaksanaan sanksi yang disertai pengawasan dan pembinaan, diharapkan tumbuh karakter serta perilaku yang lebih baik, tanggung jawab sosial, dan pulihnya hubungan harmonis antara pelaku dengan lingkungan masyarakat.
The post Kejati Jatim Setujui Penghentian Penuntutan Dua Perkara Pencurian Melalui Keadilan Restoratif appeared first on Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
