Kejati Jatim Setujui Restorative Justice Tujuh Perkara dari Lima Kejari, Penegakan Hukum Humanis Dikedepankan

oleh -626 Dilihat

Surabaya – Dalam sepekan terakhir, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyetujui penghentian penuntutan terhadap tujuh perkara tindak pidana umum melalui mekanisme keadilan restoratif (MKR). Langkah ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan penegakan hukum yang tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mengedepankan pemulihan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Persetujuan diberikan saat pelaksanaan ekspose yang dipimpin Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Luhur Istighfar, S.H., M.Hum., bersama Asisten Tindak Pidana Umum Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H., serta jajaran pejabat eselon IV bidang Pidum. Pertemuan ini diikuti secara daring oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Jember, Kota Blitar, Ponorogo, Sidoarjo dan Jombang beserta jajaran bidang Pidum masing-masing, Selasa (17/11/2026).

Adapun ketujuh perkara tersebut masing-masing meliputi:

  • Dua perkara penganiayaan yang memenuhi ketentuan Pasal 466 ayat (1) KUHP, diajukan oleh Kejari Jember.
  • Satu perkara pencurian yang memenuhi ketentuan Pasal 476 KUHP, diajukan oleh Kejari Kota Blitar.
  • Satu perkara penggelapan yang memenuhi ketentuan Pasal 486 KUHP, diajukan oleh Kejari Ponorogo.
  • Satu perkara kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi yang mengakibatkan korban luka berat atau ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) atau Pasal 310 ayat (2) UU LLAJ diajukan oleh Kejari Sidoarjo.
  • Satu perkara kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) UU LLAJ, diajukan oleh Kejari Sidoarjo.
  • Satu perkara kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ, diajukan oleh Kejari Jombang.

Dalam pertimbangannya, Wakajati menilai ketujuh perkara tersebut telah memenuhi persyaratan penyelesaian melalui keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 KUHAP. Di antaranya, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun atau berupa pidana denda kategori ringan, adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, serta respons positif dari masyarakat.

Wakajati mengingatkan agar setiap pengajuan MKR ditelaah secara cermat, termasuk pendalaman perkara dan pemenuhan persyaratan. Beliau menegaskan bahwa perdamaian tidak boleh dilakukan dengan paksaan. MKR bukan bentuk pemakluman terhadap tindak pidana, melainkan wujud penegakan hukum yang tetap tegas dengan mengedepankan nilai kemanusiaan.

Dalam ekspose turut dibahas kesiapan penerapan pidana kerja sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus sarana pembinaan bagi pelaku. Melalui pelaksanaan sanksi yang disertai pengawasan dan pembinaan, diharapkan tumbuh karakter serta perilaku yang lebih baik, tanggung jawab sosial, dan pulihnya hubungan harmonis antara pelaku dengan lingkungan masyarakat.

The post Kejati Jatim Setujui Restorative Justice Tujuh Perkara dari Lima Kejari, Penegakan Hukum Humanis Dikedepankan appeared first on Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

No More Posts Available.

No more pages to load.