Surabaya – Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Saiful Bahri Siregar, S.H., M.H., bersama Asdatun Dr. Martha Parulina Berliana hadir mendampingi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) Prof. (HC) Dr. Narendra Jatna dalam kegiatan PELINDO FORUM 2026 yang digelar di Grand Barunawati Surabaya, Rabu (28/1/2026).
Dalam forum yang dihadiri langsung oleh Direktur Utama PT Pelindo, Jajaran Direksi dan Manajemen serta ratusan peserta, JAM Datun Prof. (HC) Dr. Narendra Jatna hadir sebagai narasumber pada sesi talkshow yang mengangkat tema “Transformasi Tata Kelola BUMN, Memperkuat Integritas Bisnis, Mencegah Korupsi dan Mengoptimalkan Pendapatan Korporasi”.
Dalam pemaparannya, JAM Datun menegaskan bahwa transformasi tata kelola BUMN merupakan kebutuhan strategis yang harus dimaknai sebagai upaya sistemik untuk membangun budaya korporasi yang transparan, akuntabel, serta berlandaskan prinsip kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan bisnis.
Lebih lanjut, JAM Datun menggarisbawahi pentingnya fungsi pencegahan sebagai pendekatan utama dalam meminimalkan risiko hukum dan potensi tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN. Pendekatan preventif tersebut, menurutnya, harus didukung oleh sistem pengendalian internal yang efektif, manajemen risiko hukum yang terukur, serta kepatuhan yang konsisten terhadap prinsip good corporate governance (GCG).
Setiap langkah dan kebijakan bisnis BUMN, ditegaskan JAM Datun perlu bersandar pada penerapan business judgment rule yang tepat. Dengan demikian, direksi dan manajemen dapat mengambil keputusan secara profesional tanpa dibayangi kekhawatiran kriminalisasi, sepanjang keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan semata-mata untuk kepentingan korporasi.
Partisipasi Kejaksaan RI dalam forum ini mencerminkan dukungan nyata terhadap penguatan tata kelola BUMN. Melalui peran Jaksa Pengacara Negara, kepastian hukum dan pendekatan preventif terus dikedepankan sebagai fondasi pengambilan keputusan bisnis yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan korporasi serta pembangunan nasional.
