Polres Trenggalek – Pesatnya pertumbuhan pengguna media sosial, nampaknya menjadi perhatian tersendiri bagi Polres Trenggalek, terutama bagi kalangan internal sendiri dimana cukup banyak anggota yang memiliki akun media sosial dari berbagai platform.
Guna mengantisipasi dampak yang ditimbulkan sekaligus menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, Polres Trenggalek menggelar sosialisasi etika bermedia sosial di era digital di lingkungan Polri. Kamis, (21/5).
Dalam acara yang mengambil tempat di aula Tatag Trawang Tungga tersebut, Polres Trenggalek menghadirkan nara sumber profesional dan kompeten yakni Irma Kusuma Ningsih, S.I.Kom, M.I.Kom. dari dinas Kominfo Kabupaten Trenggalek.
Kapolres Trenggalek AKBP Ridwan Maliki, S.H., S.I.K., M.I.K. melalui Kabag SDM Kompol Sudaroini, S.H. saat membuka acara yang diikuti oleh perwakilan dari masing-masing satuan dan polsek jajaran tersebut mengatakan, tren media sosial sangat diperlukan sebagai sarana dan membuka ruang komunikasi antara Polri dengan masyarakat.
“Namun demikian anggota baik secara individu maupun bertindak sebagai admin media sosial official dinas harus benar-benar memahami cara berkomunikasi yang baik dan mengetahui batasan-batasan yang harus dijaga.” Ujarnya.
Pihaknya juga mengingatkan bahwa pimpinan telah memberikan petunjuk dan arahan terkait dengan larangan siaran langsung atau live pribadi saat jam dinas karena dinilai dapat mengundang opini kurang baik dari masyarakat.
“Ikuti kegiatan ini dengan serius. Mumpung ada kesempatan untuk belajar tentang bagaimana cara berkomunikasi via Medsos yang baik, menjaga etika dan marwah sebagai anggota Polri. Manfaatkan kegiatan ini. Silahkan tanya kepada nara sumber tentang media sosial. Untuk kebaikan kita semua.” Ucapnya.
Sementara itu, nara sumber Irma Kusuma Ningsih dalam kesempatan tersebut menjelaskan tentang seluk beluk media sosial berikut tantangan kedepan yang juga perlu diwaspadai dan diantisipasi oleh jajaran kepolisian.
Pihaknya menegaskan, salah satu tantangan media sosial saat ini adalah serangan hoaks yang cukup masif, konten yang mengandung SARA, disamping penyalahgunaan media sosial untuk melakukan kejahatan dan kriminalitas.
Pada sisi yang lain, komentar negatif terhadap institusi dapat menimpulkan public distrust. Bahkan, terkadang mengunggah konten informasi penting, namun hasilnya justru komentar negatif.
“Salah satu yang perlu diperhatikan adalah trust building. Polri perlu mawas diri terkait pelanggaran maka perlu rutinitas sosialisasi, agar aware bahwa kita sebagai publik figur harus lebih berhati-hati. Tidak sekadar mengikuti trend viral.” Pungkasnya.
